Mengawali pembicaraan ini, Asep Riyadi menyampaikan indikator kemiskinan dan tingkat ketimpangan (gini ratio) yang dirlis tanggal 15 Juli 2021 yang mana jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2021 mengalami penurunan sebanyak 0,6 ribu jiwa atau sebesar 0,12 persen poin. Tingkat ketimpangan di Maluku juga semakin mengecil ditandai dengan gini ratio bulan Maret 2021 sebesar 0,314 atau turun sebesar 0,012 poin. Lanjutnya tingkat pengganguran terbuka (TPT) Februari 2021 turun mencapai 6,73 persen. Dari data ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi dalam menentukan kebijakan yang tepat mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran di daerah ini.
Pada pertemuan ini, beliau juga menjelaskan sistem informasi yang sedang dibangun saat ini yaitu kolaborasi data statistik sektoral atau istilah kerennya SICOSSMAS. Sistem ini nantinya selain menyajikan data BPS, juga sebagai media (platform) pembinaan statistik sektoral yang didesain menarik dan user friendly kepada ASN pada tiap-tiap OPD. Harapanya agar OPD sebagai produsen data dapat mengelola dan menghasilkan data statistik sektoral sesuai prinsip-prinsip SATU DATA INDONESIA (SDI).
Forum Data di Maluku yang merupakan amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang SATU DATA INDONESIA perlu digiatkan lagi ” imbuhnya. Forum ini sangat berperan dalam implementasi tata kelola dan pemanfaatan data dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan baik skala regional maupun nasional.
Menyambut baik kunjungan ini, Sekda mengapresiasi BPS Provinsi Maluku dan mendukung penuh proper inovatif ini. Kebijakan umum Pemerintah Provinsi Maluku seperti yang tertuang pada RPJMD 2019-2024 yaitu mengurangi angka kemiskinan dan menekan jumlah pengangguran, maka data BPS lah yang menjadi sumber rujukan utama, terpercaya dan valid, “tegasnya. Penghujung pertemuan ini, kedua pemimpin ini pun melakukan foto bersama dengan tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat.