Setelah pada
FGD Tahap I yang dilaksanakan tanggal 07 Mei 2019, kita dipertemukan lagi dalam
FGD Tahap II ini. Pada saat FGD I evaluasi data sektoral dari
OPD/Instansi/Lembaga yang terkumpul mencapai 70 persen dan saat itu juga
tejalin diskusi yang sangat aktif sehingga ada beberapa usulan serta perbaikan
angka maupun redaksi judul tabel dan usulan tersebut kami tampung untuk
ditindaklanjuti, hingga saat ini masih terdapat beberapa OPD dan
Instansi/Lembaga yang belum menyerahkan data sektoral ke BPS Provinsi Maluku,
diantaranya data Aparatur Sipil Negara (ASN) Instansi/Lembaga vertikal yang
sampai saat ini belum disampaikan oleh Instansi terkait dan kami tetap berupaya
agar data tersebut dapat disajikan. Berdasarkan hasil evaluasi data sektoral
yang terkumpul sudah mencapai 80 persen. Dari hasil tabulasi data yang
dilakukan oleh petugas masih terdapat selisih penjumlahan, untuk itu pada
kesempatan FGD Tahap 2 agar dapat mengkonfirmasi angka tersebut.
Seperti FGD
tahun lalu, FGD 2019 Tahap II ini dibagi menjadi 3 group diskusi, yakni group
pertama yaitu group statistik sosial yang terdiri dari 23 OPD/Instansi/Lembaga
yang akan membahas BAB I-IV dan yang menjadi fasilitator yaitu Kabid. statistik
sosial, group kedua yaitu group statistik produksi sebanyak 18 OPD/Instansi/Lembaga
yang akan dipandu oleh Kabid. Statistik produksi dan Kabid. IPDS membahas BAB
V-VI dan beberapa tabel pada BAB IV (tabel perguruan tinggi), sedangkan group
ketiga yaitu group statistik distribusi berjumlah 24 OPD/Instansi/Lembaga yang akan
membahas BAB VII-X serta beberapa tabel BAB IV (tabel perguruan tinggi) dan
yang akan menjadi fasilitator group ini yaitu Kabid. Statistik Distribusi dan
Kabid. Neraca Wilayah dan Analisis Statistik.
Selain
menyajikan data sektoral Publikasi Provinsi Maluku Dalam Angka 2019 juga
menyajikan data strategis BPS yang dihasilkan dari SENSUS/SURVEI/kegiatan
statistik dasar seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang
memproduksi Angka Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), GINI RATIO
bahkan bukan itu saja dari SUSENAS juga dihasilkan segudang indikator-indikator
Sustainable Development Goals (SDG’S) dalam pembangunan berkelanjutan, ada juga
SAKERNAS yang biasa disebut Survei Angkatan Kerja yang menghasilkan data
angkatan kerja, pengangguran. Untuk informasi pada bulan ini juga telah dirilis
data PDRB Menurut Lapangan Usaha dan
Pengeluaran. Kesemua data (dalam bentuk softcopy publikasi maupun Berita
Resmi Statistik serta tabel statis/dinamis) tersebut sudah dapat diunduh pada
website : maluku.bps.go.id secara GRATIS.
Berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
telah terjadi perubahan nomenklatur dan struktur organisasi baik di level
Provinsi maupun Kabupaten/Kota, salah satu yang diatur dalam PP tersebut
menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas/fungsi koordinasi kegiatan statistk
sektoral di lingkup pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota perlu
dibentuk unit kerja khusus yang mengkoordinir kegiatan statistik sektoral,
untuk Pemerintah Provinsi Maluku unit statistik berada pada Dinas Komunikasi
dan Informatika yaitu Seksi Pengelolaan
Komunikasi Publik, Informasi Publik dan Statistik.
Dalam sambutannya, Pak Dumangar
menyampaikan juga apa yang pernah disampaikan pada saat FGD tahun lalu dan di
tempat yang sama bahwa Rancangan Peraturan Presiden (RANPERPRES) tentang SATU
DATA INDONESIA (SDI) sedang dalam proses menunggu ditandatangani oleh Bapak
Presiden Republik Indonesia, terjawab sudah pada tanggal 17 Juni 2019 PERPRES
NO. 39 TAHUN 2019 tentang SATU DATA INDONESIA telah resmi diundangkan. SDI ini
bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggung jawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan rencana pembangunan
nasional/daerah, sebagai acuan dalam menentukan batasan-batasan pembangunan
serta evaluasi pencapaian pembangunan.
Hal yang Penting
juga yang disampaikan bahwa tahun depan BPS akan melaksanakan Sensus Penduduk
(SP) 2020, SP 2020 merupakan Sensus Penduduk ke-7 yang dilaksanakan sejak
Indonesia Merdeka, SP kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kenapa
dikatakan berbeda? Karena SP2020 memanfaatkan teknologi IT dengan memaksimalkan
proses bisnis, cakupan penduduk dan kualitas data, mengandalkan koordinasi
institusi dan kolaborasi lintas institusi serta menggunakan metode kombinasi
(kombinasi antara pemutakhiran mandiri dan pencacahan lapangan). Sebagai
tahapan persiapan SP2020, tahun 2019 ini Provinsi Maluku terpilih menjadi salah
satu lokasi sampel Gladi Bersih (GB) SP2020 tepatnya di Kabupaten Kepulauan
Tanimbar, harapan kami semoga GB dapat berjalan dengan baik sehingga hasilnya
kelak menjadi pedoman/acuan pelaksanaan SP2020 tahun depan.
Pada
kesempatan FGD ini juga Pak Pimpinan menyampaikan terimakasih dan apresiasi
yang setinggi-tinggi kepada seluruh OPD/Instansi/Lembaga yang telah
menyampaikan data dengan begitu cepat, sangat responsif dan tentunya
berkualitas, semoga kerjasama yang baik ini dapat terus terjalin di masa-masa
yang akan datang. Pesan saya bagi
OPD/Instansi/Lembaga yang sampai saat ini belum menyampaikan ataupun melengkapi
data ke BPS Provinsi Maluku, diharapkan paling lambat dalam minggu ini sudah
dapat disampaikan karena akhir bulan ini juga akan dilakukan tahapan
finalisasi, semoga tahapan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai jadwal
sehingga Publikasi Provinsi Maluku Dalam Angka 2018 dapat dirilis sesuai dengan
jadwal (Advanced Released Calendar) yang telah ditentukan yaitu tanggal 13
Agustus 2018 dan Salam juga kepada Bpk/Ibu Pimpinan OPD/Instansi/Lembaga yang
telah menunjuk saudara-saudari menghadiri kegiatan FGD Tahap II ini. Harapan Pimpinan,
FGD Tahap II sebagai ajang diskusi bagi bapak/ibu sekalian, misalkan ada
masukan agar tabel-tabel disesuaikan dengan kondisi terkini/ jaman now dan silahkan
sampaikan pada saat diskusi kepada bapak/ibu fasilitator kegiatan, tutupnya.
Setelah pada
FGD Tahap I yang dilaksanakan tanggal 07 Mei 2019, kita dipertemukan lagi dalam
FGD Tahap II ini. Pada saat FGD I evaluasi data sektoral dari
OPD/Instansi/Lembaga yang terkumpul mencapai 70 persen dan saat itu juga
tejalin diskusi yang sangat aktif sehingga ada beberapa usulan serta perbaikan
angka maupun redaksi judul tabel dan usulan tersebut kami tampung untuk
ditindaklanjuti, hingga saat ini masih terdapat beberapa OPD dan
Instansi/Lembaga yang belum menyerahkan data sektoral ke BPS Provinsi Maluku,
diantaranya data Aparatur Sipil Negara (ASN) Instansi/Lembaga vertikal yang
sampai saat ini belum disampaikan oleh Instansi terkait dan kami tetap berupaya
agar data tersebut dapat disajikan. Berdasarkan hasil evaluasi data sektoral
yang terkumpul sudah mencapai 80 persen. Dari hasil tabulasi data yang
dilakukan oleh petugas masih terdapat selisih penjumlahan, untuk itu pada
kesempatan FGD Tahap 2 agar dapat mengkonfirmasi angka tersebut.
Seperti FGD
tahun lalu, FGD 2019 Tahap II ini dibagi menjadi 3 group diskusi, yakni group
pertama yaitu group statistik sosial yang terdiri dari 23 OPD/Instansi/Lembaga
yang akan membahas BAB I-IV dan yang menjadi fasilitator yaitu Kabid. statistik
sosial, group kedua yaitu group statistik produksi sebanyak 18 OPD/Instansi/Lembaga
yang akan dipandu oleh Kabid. Statistik produksi dan Kabid. IPDS membahas BAB
V-VI dan beberapa tabel pada BAB IV (tabel perguruan tinggi), sedangkan group
ketiga yaitu group statistik distribusi berjumlah 24 OPD/Instansi/Lembaga yang akan
membahas BAB VII-X serta beberapa tabel BAB IV (tabel perguruan tinggi) dan
yang akan menjadi fasilitator group ini yaitu Kabid. Statistik Distribusi dan
Kabid. Neraca Wilayah dan Analisis Statistik.
Selain
menyajikan data sektoral Publikasi Provinsi Maluku Dalam Angka 2019 juga
menyajikan data strategis BPS yang dihasilkan dari SENSUS/SURVEI/kegiatan
statistik dasar seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang
memproduksi Angka Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), GINI RATIO
bahkan bukan itu saja dari SUSENAS juga dihasilkan segudang indikator-indikator
Sustainable Development Goals (SDG’S) dalam pembangunan berkelanjutan, ada juga
SAKERNAS yang biasa disebut Survei Angkatan Kerja yang menghasilkan data
angkatan kerja, pengangguran. Untuk informasi pada bulan ini juga telah dirilis
data PDRB Menurut Lapangan Usaha dan
Pengeluaran. Kesemua data (dalam bentuk softcopy publikasi maupun Berita
Resmi Statistik serta tabel statis/dinamis) tersebut sudah dapat diunduh pada
website : maluku.bps.go.id secara GRATIS.
Berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
telah terjadi perubahan nomenklatur dan struktur organisasi baik di level
Provinsi maupun Kabupaten/Kota, salah satu yang diatur dalam PP tersebut
menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas/fungsi koordinasi kegiatan statistk
sektoral di lingkup pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota perlu
dibentuk unit kerja khusus yang mengkoordinir kegiatan statistik sektoral,
untuk Pemerintah Provinsi Maluku unit statistik berada pada Dinas Komunikasi
dan Informatika yaitu Seksi Pengelolaan
Komunikasi Publik, Informasi Publik dan Statistik.
Dalam sambutannya, Pak Dumangar
menyampaikan juga apa yang pernah disampaikan pada saat FGD tahun lalu dan di
tempat yang sama bahwa Rancangan Peraturan Presiden (RANPERPRES) tentang SATU
DATA INDONESIA (SDI) sedang dalam proses menunggu ditandatangani oleh Bapak
Presiden Republik Indonesia, terjawab sudah pada tanggal 17 Juni 2019 PERPRES
NO. 39 TAHUN 2019 tentang SATU DATA INDONESIA telah resmi diundangkan. SDI ini
bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggung jawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan rencana pembangunan
nasional/daerah, sebagai acuan dalam menentukan batasan-batasan pembangunan
serta evaluasi pencapaian pembangunan.
Hal yang Penting
juga yang disampaikan bahwa tahun depan BPS akan melaksanakan Sensus Penduduk
(SP) 2020, SP 2020 merupakan Sensus Penduduk ke-7 yang dilaksanakan sejak
Indonesia Merdeka, SP kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kenapa
dikatakan berbeda? Karena SP2020 memanfaatkan teknologi IT dengan memaksimalkan
proses bisnis, cakupan penduduk dan kualitas data, mengandalkan koordinasi
institusi dan kolaborasi lintas institusi serta menggunakan metode kombinasi
(kombinasi antara pemutakhiran mandiri dan pencacahan lapangan). Sebagai
tahapan persiapan SP2020, tahun 2019 ini Provinsi Maluku terpilih menjadi salah
satu lokasi sampel Gladi Bersih (GB) SP2020 tepatnya di Kabupaten Kepulauan
Tanimbar, harapan kami semoga GB dapat berjalan dengan baik sehingga hasilnya
kelak menjadi pedoman/acuan pelaksanaan SP2020 tahun depan.
Pada
kesempatan FGD ini juga Pak Pimpinan menyampaikan terimakasih dan apresiasi
yang setinggi-tinggi kepada seluruh OPD/Instansi/Lembaga yang telah
menyampaikan data dengan begitu cepat, sangat responsif dan tentunya
berkualitas, semoga kerjasama yang baik ini dapat terus terjalin di masa-masa
yang akan datang. Pesan saya bagi
OPD/Instansi/Lembaga yang sampai saat ini belum menyampaikan ataupun melengkapi
data ke BPS Provinsi Maluku, diharapkan paling lambat dalam minggu ini sudah
dapat disampaikan karena akhir bulan ini juga akan dilakukan tahapan
finalisasi, semoga tahapan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai jadwal
sehingga Publikasi Provinsi Maluku Dalam Angka 2018 dapat dirilis sesuai dengan
jadwal (Advanced Released Calendar) yang telah ditentukan yaitu tanggal 13
Agustus 2018 dan Salam juga kepada Bpk/Ibu Pimpinan OPD/Instansi/Lembaga yang
telah menunjuk saudara-saudari menghadiri kegiatan FGD Tahap II ini. Harapan Pimpinan,
FGD Tahap II sebagai ajang diskusi bagi bapak/ibu sekalian, misalkan ada
masukan agar tabel-tabel disesuaikan dengan kondisi terkini/ jaman now dan silahkan
sampaikan pada saat diskusi kepada bapak/ibu fasilitator kegiatan, tutupnya.
