Perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan dapat menjawab permasalahan
daerah memerlukan data berkualitas, akurat, lengkap, relevan, berkesinambungan
dan terkini yang bersumber dari berbagai SKPD/Instansi, hal tersebut sejalan
dengan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional pasal 31 yang menjelaskam bahwa perencanaan pembangunan didasarkan
pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, data tersebut
tidak hanya dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, namun juga dimanfaatkan
untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan serta digunakan
untuk berbagai riset/penelitian.
Penyediaan data untuk perencanaan pembangunan daerah masih menghadapi
berbagai permasalahan, antara lain data tersebar di instansi sektoral, kualitas
data belum terjamin, inkonsistensi data serta adanya perubahan alur data
sektoral sejak berlakunya otonomi daerah. Khusus mengenai perubahan data
sektoral telah mengakibatkan data sektoral di tingkat Provinsi tidak lagi
tersedia secara lengkap karena Pemerintah Kabupaten/Kota tidak
berkewajiban memberikan data ke
Pemerintah Provinsi seperti waktu era sebelumnya.
Berdasarkan pemasalahan tersebut, maka BPS Provinsi Maluku
menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Maluku Dalam Angka 2016 dan Sosialisasi
Anjungan Data Mandiri pada hari kamis tanggal 12 Mei 2016, FGD dan ini dilaksanakan
untuk mendiskusikan berbagai permasalahan dalam hal pengumpulan data sektoral
yang terdapat dalam publikasi Maluku Dalam Angka 2016. Sampai saat ini data
sektoral yang masuk dari SKPD/instansi baru sekitar 34 persen, sedangkan sesuai
jadwal rilis sudah harus dirilis tanggal 15
Juli 2016, oleh karena itu lewat FGD ini dapat disampaikan kendala/hambatan
yang ada dalam ketersediaan data
sektoral di masing-masing SKPD/instansi. Untuk itu agar diskusi ini dapat berjalan
efektif dibagi 4 (empat) Grup Diskusi sebagai berikut Grup Diskusi pertama
yaitu Grup Diskusi Statistik Sosial I bertempat di Ruangan Pengolahan Bidang
IPDS, kedua Grup Diskusi Statistik Sosial II di ruangan Kabid. IPDS, ketiga
Grup Diskusi Statistik Produksi di ruangan VICON dan keempat Grup Diskusi
Statistik Distribusi di ruang Aula.
Sesuai rencana dalam
waktu dekat juga akan diadakan Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah
serta implementasi CBDIS (Census Based
District Information System), untuk informasi awal bahwa Struktur
Kelembagaan Forum Data terdiri dari
Gubernur Maluku selaku Pembina ,
Penanggung Jawab yaitu Sekretaris Daerah, Ketua Tim Koordinasi adalah
KepalaBappeda, Kepala BPS Provinsi Maluku selaku sekretaris dan Kepala
SKPD/Instansi selaku anggota, tugas
forum dataini meliputi koordinasi, advokasi dan fasilitasi serta pemantauan dan
evaluasi.
Diharapkan melalui FGD ini data sektoral sudah dapat terkumpul sehingga
publikasi Maluku Dalam Angka 2016 dapat rilis sesuai jadwal yang telah
ditentukan dan data yang dipublikasikan pun lebih berkualitas.